Rapimnas Partai Berkarya, DPP Banyak Terima Aduan soal Konflik Internal dalam DPW

Jakarta

Partai Bekerja menggelar Rapat Pimpinan Nasional I (Rapimnas I). Dalam kegiatan itu, DPP banyak menerima aduan pertama berkaitan dengan konflik internal kelompok di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPW).

Rapimnas Partai Berkarya ini mengusung tema Pertimbangan pasca-Pilkada 2020 dan menyikapi semangat partai berkarya menghadapi tahapan testimoni peserta Pemilu 2024 diikuti sebab 20 perwakilan DPW yang terlihat di lokasi serta 14 DPW yang hadir secara virtual. Per DPW memberikan laporan terkait kendala dalam kepengurusan partai di wilayahnya.

Salah satunya, DPW Partai Berkarya Provinsi Maluku tak terlepas dari konflik internal dalam kepengurusannya. Konflik ini berasal sejak terbitnya SK Menkumham tentang tata kepengurusan Partai Berkarya yang oleh dipimpin Muchdi PR sebagaimana buatan dari Munaslub beberapa waktu cerai-berai.

“Berdasarkan ketetapan tersebut awak telah melakukan sosialisasi sekaligus konsolidasi kelembagaan di seluruh kabupaten tanah air se-pronvinsi Maluku, akan tetapi bilamana kami melaksanakan sosialisasi dan konsolidasi di lapangan kami dihadapkan bervariasi macam provokasi dan provokasi terpaut sah atau tidaknya SK DPP Berkarya hasil Munaslub yang diterbitkan Kemenkum HAM. informasi bersifat hasutan tersebut membuat hampir sebagian tumbuh partai berkarya di kabupaten kota percaya dan mereka bertahan SK Kemenkum HAM keputusan lama serta bahkan ada yang mengundurkan diri karena berharap ada perubahan meniti PTUN, ” kata Ketua DPW Maluku Yani Salampessy di Sahati Hotel, Jl Taman Margasatwa, Jakarta Selatan, Minggu (27/12/2020).

Selaras dengan Yani, Perwakilan DPW Provinsi Aceh, Ira Hadiati juga menemukan hal serupa di dalam kepengurusan partai di wilayahnya. Dia mengaku kesulitan dalam mengembalikan kepercayaan para kader dalam meredam percekcokan internal.

“Bahwa dalam Aceh memilik 23 kabupaten dengan kekisruhan internal yang sudah kami lalui amat sangat berat. Cuman alhamdulillahnya teman-teman yang buat kisruh sudah berpindah kapal semua, jadi nggak gabung kita lagi. Hanya kami mohon kepada DPP tampaknya dapat membantu kami dalam proses pemulihan kepercayaan pada kader-kader beta. Karena kita mengalami kesulitan dengan aman sangat mengembalikan kepercayaan itu, ” jelasnya.

“Mereka sudah dengan dedikasi yang agung kemudian tiba-tiba ternyata kisruhnya jadi bapak amat sangat tahu mengenai itu. Jadi sekarang pun pengurus yang ada pengurus-pengurus yang punya dedikasi tinggi tapi tidak memiliki peluru. Jadi agak repot untuk kami, ” sambungnya.

DPW DKI Jakarta kini sedang berupaya untuk menjaring kader-kader berintegritas di tingkat kepengurusan DPW, DPD maupun DPC setelah banyak pengurusnya yang memilih hengkang dari kepengurusan partai. Ia pun meminta biar DPP dapat mendukung setiap sikap maupun keputusan yang diambil DPW.

“Oleh karena tersebut, kami DPW DKI saat tersebut dalam melakukan seleksi kepengurusan baik DPW, DPD dan DPC se-DKI. Saat ini kami berupaya merekrut kembali para sahabat-sahabat yang berjuang selama ini yang telah berjuang mendirikan partai berkarya, di pada Partai Berkarya DKI kami membuktikan mencari pemimpin yang di DKI yang bisa bekerjasama dengan DPP Partai Beringin Berkarya, karena DPP adalah mitra kita. jadi jika DPP tidak sejalan dengan DPW DKI ini akan repot. oleh sebab itu DPW DKI harus seirama secara DPP dan tidak kalah pentingnya royalitas dan loyalitas. Jadi royal iya loyal iya, ” ujar Ketua DPW DKI Jakarta Darwis.

(ibh/ibh)