KPK Bantu Pemkot Semarang Optimalkan Pendapatan Asli Daerah

Jakarta

Kasatgasgah KPK, Adlinsyah M. Nasution membuktikan Korwil VII KPK RI berkomitmen membantu Pemkot Semarang mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah kepala yang ditekankan dalam optimalisasi PAD ada di sektor pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan.

Ia menjelaskan UU nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah mengecap ada 13 mata pajak yang dikelola daerah. 4 di antaranya adalah hotel, restoran, tempat per, dan parkir.

“Ke empat mata pajak tersebut adalah wajib pungut pajak yang pembayarannya ‘dititipkan’ melalui konsumen untuk lalu disetorkan ke Pemerintah kota melalaikan Bapenda, ” terangnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/12/2020).

Buat mempermudah pemantauan dan pengendaliannya, KPK akan bekerja sama dengan Pemkot Semarang dan Bank Jateng buat menyediakan alat perekam transaksi. Instrumen ini diharapkan membuat pembayaran keempat mata pajak bisa sesuai dengan transaksi sebenarnya. Sebab alat tersebut akan menyimpan dan menyinkronkan masukan yang bisa dilihat di dashboard dan dimonitor oleh KPK, Bapenda, dan Bank Jateng.

“Dengan dipasangnya alat tersebut harapannya wajib pajak memiliki kesadaran untuk patuh sehingga tidak ada teristimewa kasus penunggakan. Kami juga akan berkoordinasi dengan para pelaku cara untuk memastikan alat tersebut tidak dimatikan agar dapat menyampaikan petunjuk secara utuh kepada Bapenda, ” paparnya.

Karena banyaknya potensi usaha yang ada di Kota Semarang, pihaknya mengungkapkan rencananya di tahun 2021 mendatang bakal dipasang kurang lebih 2. 000 instrumen yang dilakukan selama 1 tarikh. Pemkot Semarang melalui Satpol PP dan OPD terkait juga mau melakukan yustisi pajak untuk menginformasikan kepada pelaku usaha yang belum paham dengan supervisi dari KPK.

Sementara itu, Pemangku Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengutarakan meski keempat mata pajak itu merupakan sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19, namun ia menguatkan ke depan mereka harus lekas menyetor pajak agar persoalan itu tidak terulang. Pihaknya kemudian menyerahkan keringanan berupa pelunasan yang dikerjakan dengan cara mengangsur.

“Kepada para pengusaha agar lekas menyetor secara langsung agar tak ada tunggakan. Bagaimanapun pajak itu merupakan pendapatan asli daerah dengan dibutuhkan untuk pembangunan kota, ” katanya.

Hendi, nama akrabnya mengatakan KPK pernah menyelenggarakan supervisi terkait peningkatan pendapatan. Era itu banyak hotel dan restoran yang dikumpulkan, pendapatan daerah selalu meningkat di tahun-tahun berikutnya dengan sistem yang lebih rapi, peraturan, dan kemungkinan kebocoran hampir tak ada.

“Dan Alhamdulillah kehadiran KPK pun kembali membangun Pemkot Semarang dalam mengoptimalkan PAD dengan penyelesaian persoalan tunggakan retribusi ini, ” pungkasnya.

(ega/ega)